SUMENEP, KompasNusantara.id – Sikap bungkam Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terkait dugaan pergantian pelat nomor kendaraan dinas dari pelat merah menjadi pelat umum, kemudian kembali menggunakan pelat merah, menuai sorotan. Publik kini menunggu penjelasan: siapa yang menggunakan kendaraan tersebut, untuk kepentingan apa, dan apakah pergantian pelat itu dilakukan sesuai ketentuan?
Persoalan ini bukan sekadar urusan warna pelat nomor kendaraan. Jika benar terjadi pergantian identitas kendaraan dinas tanpa prosedur dan kewenangan yang sah, maka hal tersebut patut diperiksa karena menyangkut tertib administrasi, pengamanan aset daerah, serta akuntabilitas penggunaan fasilitas negara.
Kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang pengelolaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor juga harus sesuai dengan dokumen registrasi dan identitas kendaraan yang telah ditetapkan.
Yang menjadi pertanyaan, apakah pergantian pelat tersebut telah memperoleh izin dari pihak berwenang? Ataukah ada tujuan tertentu di balik perubahan identitas kendaraan tersebut?
DIAMNYA PEJABAT JUSTru MEMUNCULKAN PERTANYAAN
Sorotan semakin menguat setelah permintaan konfirmasi yang dilayangkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep belum mendapatkan jawaban.
Sikap tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan. Padahal, ketika muncul dugaan persoalan yang berkaitan dengan aset negara, penjelasan resmi dari pejabat yang bertanggung jawab sangat diperlukan untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah pejabat pemerintahan.
"Mulai dari tingkat desa, bidang, hingga dinas, masyarakat berharap ada pejabat yang benar-benar bekerja secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan seperti ini justru dibiarkan tanpa penjelasan," ungkapnya.
DAYAT MAHJONG SIAP TEMPUH JALUR HUKUM
Merespons persoalan tersebut, Dayat Mahjong menyatakan akan segera melayangkan laporan resmi kepada Polresta Sumenep agar dugaan pergantian pelat kendaraan dinas dapat ditelusuri sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, persoalan aset pemerintah tidak boleh dianggap sepele. Aparat penegak hukum diharapkan dapat memeriksa legalitas kendaraan, kesesuaian nomor polisi, pihak yang menggunakan, serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam penggunaannya.
Selain kepada kepolisian, persoalan ini juga dinilai perlu mendapat perhatian Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR DIAM
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep belum memberikan keterangan resmi atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan awak media.
Redaksi menegaskan bahwa ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Kepala Dinas Pendidikan maupun pihak terkait untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya.
Jika memang tidak terdapat pelanggaran, penjelasan terbuka tentu menjadi langkah terbaik untuk menjawab keresahan masyarakat.
Sebab, aset negara bukan milik pribadi pejabat. Setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan publik kini sederhana: apakah pergantian pelat kendaraan tersebut sudah sesuai prosedur, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa sampai sekarang belum ada penjelasan resmi?
Tim redaksi KompasNusantara.id akan terus melakukan penelusuran dan memantau perkembangan persoalan ini, termasuk kemungkinan penyampaian laporan kepada Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum.
(Yadi)
0 Komentar