TRENGGALEK, Kompasnusantara.id – Dugaan penggunaan tanah urug berwarna kuning untuk pekerjaan bahu jalan pada proyek pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Suruh dengan Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, kembali menjadi sorotan.
Proyek yang dikerjakan PT Moderna tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian material di lapangan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak.
Persoalannya bukan sekadar material apa yang digunakan, melainkan juga bagaimana pengawasan dilakukan dan apakah hasil pekerjaan benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Jika spesifikasi kontrak mensyaratkan agregat, mengapa di lokasi justru terlihat tanah urug berwarna kuning? Siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan tersebut sesuai ketentuan?
Pertanyaan itu membutuhkan jawaban konkret dari kontraktor pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
Dinas PUPR Provinsi Jatim Harus Buka Suara
Dalam proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara, pengawasan bukan sekadar formalitas administrasi. Pelaksanaan pekerjaan harus diperiksa berdasarkan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan hasil pengujian mutu.
Apabila terdapat dugaan perbedaan material antara perencanaan dan kondisi di lapangan, pemeriksaan seharusnya dilakukan untuk memastikan apakah material tersebut memang diperbolehkan dan memenuhi persyaratan teknis.
Masyarakat pun mempertanyakan langkah pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait.
Apakah petugas pengawas sudah memeriksa material yang digunakan? Apakah konsultan pengawas telah memberikan penilaian terhadap pekerjaan bahu jalan? Apakah material tersebut telah mendapatkan persetujuan teknis sebelum dipasang?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh dibiarkan menggantung.
Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur perlu memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah memenuhi ketentuan atau masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Jangan Sampai Pekerjaan Selesai, Persoalan Baru Terungkap
Bahu jalan merupakan bagian penting dari konstruksi jalan. Kualitasnya dipengaruhi oleh jenis material, kepadatan, daya dukung, sistem drainase, serta metode pengerjaan.
Penggunaan material yang tidak memenuhi spesifikasi berpotensi menyebabkan penurunan kualitas konstruksi dan kerusakan dini. Namun, untuk memastikan kondisi tersebut, diperlukan pemeriksaan teknis, bukan sekadar penilaian berdasarkan warna atau tampilan material.
Karena itu, dugaan penggunaan tanah urug pada proyek Suruh–Dongko perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung, termasuk pengujian material apabila diperlukan.
Jangan sampai pekerjaan dinyatakan selesai tanpa memastikan seluruh komponen memenuhi persyaratan kontrak. Jika kemudian ditemukan kerusakan atau ketidaksesuaian, masyarakat berpotensi kembali menanggung dampak dari buruknya kualitas infrastruktur.
PT Moderna Diminta Menjelaskan Spesifikasi Material
Sebagai pelaksana proyek, PT Moderna perlu memberikan klarifikasi mengenai penggunaan material untuk pekerjaan bahu jalan tersebut.
Apakah material yang terlihat di lokasi merupakan material yang dipersyaratkan dalam kontrak? Jika berbeda, apakah terdapat persetujuan perubahan teknis dari pihak yang berwenang? Bagaimana hasil pemeriksaan mutu dan kepadatannya?
Keterangan kontraktor diperlukan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya sekaligus menghindari kesimpulan sepihak.
Jika material tersebut telah memenuhi persyaratan, penjelasan teknis beserta dokumen pendukung dapat membantu menjawab keraguan masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, persoalan itu harus ditangani sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
Dugaan Penyimpangan Harus Dibuktikan, Pengawasan Tak Boleh Diabaikan
Perbedaan material yang terlihat di lapangan belum dengan sendirinya membuktikan adanya mark up ataupun kerugian negara. Penilaian tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen kontrak, harga satuan, volume pekerjaan, bukti pembayaran, dan hasil pengujian teknis.
Namun, dugaan ketidaksesuaian yang beralasan tetap perlu diperiksa secara serius.
Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat diminta melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Jika terdapat bukti awal dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Transparansi menjadi penting agar setiap persoalan dapat dijawab berdasarkan fakta, bukan asumsi maupun saling lempar tanggung jawab.
Publik Menunggu Tindakan Nyata
Masyarakat tidak hanya membutuhkan jalan yang selesai dibangun, tetapi juga infrastruktur yang berkualitas dan sesuai dengan anggaran yang dibelanjakan.
Karena itu, Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur dan PT Moderna diharapkan segera memberikan klarifikasi mengenai dugaan penggunaan tanah urug tersebut. Pemeriksaan lapangan perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian material dengan spesifikasi kontrak.
Hingga berita ini ditulis, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari PT Moderna maupun instansi terkait mengenai dugaan tersebut.
Kompasnusantara.id akan terus menelusuri persoalan ini. Pada seri berikutnya, redaksi akan berupaya menggali keterangan lebih lanjut mengenai spesifikasi pekerjaan, proses pengawasan, serta tanggapan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Publik berhak memperoleh penjelasan. Sebab, ketika pembangunan dibiayai uang negara, kualitas pekerjaan dan pertanggungjawabannya harus dapat diperiksa secara terbuka.
Red
0 Komentar