Tulungagung,kompasnusantara.id– Proyek pengaspalan jalan di ruas Perempatan Gleduk ke arah selatan mendapat sorotan dari masyarakat.
Di tengah hujan yang mengguyur dan kondisi jalan yang basah, pekerjaan justru tetap dipaksakan berjalan, memicu kemarahan dan kecurigaan warga.
Pemandangan di lapangan jelas memperlihatkan kejanggalan. Aspal panas digelar di atas permukaan yang tergenang air—praktik yang secara teknis dinilai cacat sejak awal. Alih-alih menjamin kualitas, metode ini justru membuka peluang kerusakan dini yang berujung pada pemborosan anggaran.
“Ini seperti proyek kejar tayang tanpa peduli kualitas. Kalau cepat rusak, siapa yang tanggung jawab?” tegas seorang warga dengan nada geram.
Abaikan Kaidah Teknis, Siapa Diuntungkan?
Dalam dunia konstruksi, pengaspalan saat hujan bukan sekadar tidak dianjurkan—melainkan berisiko tinggi gagal. Air yang terperangkap di bawah lapisan aspal akan merusak daya rekat, menurunkan kualitas pemadatan, hingga mempercepat kerusakan.
Mas Adi, Wakil Ketua Pelita Prabu DPC Tulungagung sekaligus praktisi kontraktor, menyebut praktik ini sebagai langkah yang tidak masuk akal secara teknis.
“Air itu musuh utama aspal. Kalau tetap dipaksakan, hasilnya pasti tidak maksimal. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi juga menyangkut tanggung jawab penggunaan anggaran negara,” ujarnya.
Pernyataan ini mempertegas bahwa proyek tersebut patut dipertanyakan—apakah murni kelalaian, atau ada unsur pembiaran demi mengejar target serapan anggaran?
PUPR Diam, Publik Curiga
Yang semakin memperkeruh keadaan, Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung hingga kini belum memberikan klarifikasi. Sikap bungkam ini justru memantik spekulasi di tengah masyarakat.
Publik mempertanyakan, apakah pengawasan proyek berjalan sebagaimana mestinya? Ataukah ada kompromi yang sengaja dibiarkan?
Jika pekerjaan ini tetap dinyatakan “sesuai spesifikasi”, maka patut dipertanyakan standar apa yang digunakan. Sebab secara kasat mata, proses yang terjadi jelas bertentangan dengan prinsip dasar pengaspalan jalan.
Jalan Cepat Rusak, Rakyat yang Menanggung
Ruas Gleduk ke selatan bukan jalan kecil tanpa arti. Jalur ini merupakan urat nadi aktivitas ekonomi warga. Jika kualitasnya buruk akibat pengerjaan yang sembrono, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat—mulai dari kenyamanan berkendara hingga potensi kecelakaan.
Lebih jauh, kerusakan dini berarti anggaran baru untuk perbaikan harus kembali digelontorkan. Siklus ini berulang, dan pada akhirnya rakyat lagi yang menjadi korban.
Mendesak Transparansi dan Evaluasi
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menjaga kualitas pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
Publik kini menunggu:
Akankah Dinas PUPR memberikan penjelasan terbuka?
Atau justru memilih diam hingga persoalan ini tenggelam?
Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka proyek infrastruktur bukan lagi menjadi solusi, melainkan ladang masalah baru yang terus menggerus kepercayaan masyarakat.
( Mendoza)
0 Komentar