Bangka Belitung,kompasnusantara.id - Di tengah gemuruh upaya penataan pertambangan timah di Bangka Belitung, sebuah ironi pahit justru menaungi para pelaku usaha yang beroperasi secara legal. Yayasan yayasan resmi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, kini berjuang keras untuk bertahan hidup. Sebaliknya, para "cukong" dan mafia timah ilegal yang beroperasi tanpa izin justru semakin menguasai lahan pertambangan, sebuah fenomena yang menimbulkan pertanyaan besar tentang penegakan hukum dan perintah presiden di Bumi Serumpun Sebalai.
Situasi menyedihkan ini diutarakan dengan tegas oleh Ketua Umum Jajaran Wartawan Indonesia (JWI), Ramadhan Djamil. Beliau menyoroti bagaimana para cukong dan mafia yang secara terang terangan beroperasi di luar koridor hukum, justru lebih mampu bersaing dan mendominasi pasar timah lokal. "Aneh sekali, yayasan yang resmi ini terancam tidak bisa bekerja. Sementara cukong dan mafia yang jelas jelas tidak mempunyai izin justru menguasai area, ini kan tidak benar," ujar Ramadhan Djamil dengan nada prihatin.
Salah satu bukti nyata ketidakberdayaan yayasan legal adalah kemampuan para cukong untuk "membeli harga tinggi" di pasar, sementara yayasan resmi terpaksa menjual dengan harga yang jauh di bawahnya. Kesenjangan harga ini tentu saja memberikan keuntungan luar biasa bagi para pemain ilegal, sekaligus mematikan langkah para pelaku usaha yang taat aturan. Hal ini mengindikasikan adanya permainan harga yang kompleks dan kemungkinan besar melibatkan jaringan yang lebih luas di balik para cukong tersebut.
Lebih mengkhawatirkan lagi, situasi ini seolah menunjukkan bahwa perintah presiden terkait penataan pertambangan timah belum berjalan optimal di Bangka Belitung. Kehadiran dan penguasaan lahan oleh pelaku ilegal tanpa izin, ditambah dengan terdesaknya yayasan resmi, menjadi indikator kuat adanya kebuntuan dalam implementasi kebijakan di lapangan.
Ramadhan Djamil menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut larut. Beliau secara khusus menyerukan agar aparat keamanan, terutama kepolisian, tidak gentar dan tidak kalah dengan kekuatan mafia timah. "Aparat keamanan, khususnya kepolisian, jangan sampai kalah sama mafia. Kalau kepolisian kita kalah sama mafia, bisa hancur negara ini," tegasnya.
JWI mendesak agar ada keberanian dari pihak berwenang untuk membuka informasi seluas luasnya, terutama mengenai siapa saja para cukong timah yang beroperasi di Bangka Belitung serta siapa saja "beking" atau pelindung mereka. Transparansi ini dianggap sebagai langkah awal yang krusial untuk membongkar praktik ilegal yang merusak ekonomi lokal dan ekosistem Bangka Belitung.
Jika tidak ada tindakan tegas dan sistematis, bukan tidak mungkin Bangka Belitung akan semakin terjerumus dalam jurang ketidakadilan, di mana para pemain ilegal justru meraup keuntungan besar, sementara mereka yang berusaha menjalankan roda ekonomi secara legal harus tersingkir dan kehilangan mata pencaharian. Pertanyaan terbesar kini tertuju pada seberapa kuat kemauan politik dan penegakan hukum untuk memberantas mafia timah yang telah lama bercokol di tanah Bangka Belitung.
SRDJ
0 Komentar