Sumenep, Kompasnusantara.id – Proyek rehabilitasi SDN Guluk-Guluk VI yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap dunia pendidikan, justru berubah menjadi potret buram lemahnya pengawasan dan dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran.
Alih-alih menghadirkan bangunan yang kokoh dan layak, hasil pekerjaan di lapangan justru memunculkan kekecewaan. Sejumlah bagian bangunan tampak tidak dikerjakan dengan standar semestinya, memunculkan kesan kuat bahwa proyek ini hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, bukan kualitas.
Ironisnya, proyek yang didanai dari uang rakyat tersebut berada di bawah kendali Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang seharusnya bekerja dengan pengawasan tenaga teknis profesional. Namun fakta di lapangan berbicara lain—indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan hasil pekerjaan semakin sulit untuk dibantah.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari kalangan aktivis di Kabupaten Sumenep. Mereka menilai proyek ini bukan sekadar kelalaian, melainkan berpotensi mengarah pada praktik yang lebih serius dalam pengelolaan anggaran.
“Kalau kualitas bangunan untuk anak-anak saja diabaikan, ini bukan lagi soal teknis, tapi soal moral. Ini uang negara, bukan uang pribadi,” tegas salah satu aktivis.
Sorotan semakin tajam ketika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pendidikan justru memilih bungkam. Tidak adanya klarifikasi atau tanggapan resmi menimbulkan kesan kuat bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi.
Dalam setiap proyek pemerintah, pengawasan adalah kunci. Namun pada kasus ini, fungsi kontrol seolah hilang tanpa jejak. Pertanyaan publik pun mengemuka: di mana peran pengawas? Mengapa potensi pelanggaran dibiarkan terjadi tanpa tindakan?
Lebih memprihatinkan lagi, proyek rehabilitasi ini sejatinya merupakan bagian dari upaya nasional dalam memperbaiki kualitas sarana pendidikan. Namun di tingkat daerah, semangat tersebut justru tergerus oleh dugaan praktik yang mencederai kepercayaan publik.
Desakan kini mengarah kepada Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk tidak tinggal diam. Audit investigatif secara menyeluruh dinilai menjadi langkah mendesak untuk membuka tabir persoalan dan memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan negara.
Jika dugaan ini benar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, tetapi juga keselamatan dan masa depan generasi muda. Sekolah bukan sekadar bangunan—ia adalah tempat lahirnya harapan. Dan ketika pembangunan dilakukan secara asal, maka yang runtuh bukan hanya tembok, tetapi juga kepercayaan masyarakat.
Kini publik menunggu keberanian pemerintah daerah: memilih berpihak pada kebenaran, atau tetap berlindung di balik diam.
(Red/Tim)
0 Komentar