Sumenep,Kompas Nusantara.id – Proyek pekerjaan replacement fasilitas Pelabuhan Laut Sapudi yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep menjadi sorotan publik. Proyek dengan skema multiyears contract Tahun Anggaran 2025–2026 ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 76.622.664.656 dan dikerjakan oleh PT Wijaya Inti Nusa Sentosa.
Sejumlah pihak menilai bahwa pengawasan proyek tersebut masih tergolong lemah. Hal ini dikaitkan dengan penunjukan pelaksana tugas (Plt) yang tidak memiliki latar belakang teknis di bidang konstruksi, sehingga dinilai berisiko terhadap keberhasilan proyek.
Ketua LIPK menegaskan bahwa proyek multiyears dengan nilai puluhan miliar rupiah tidak boleh dikelola secara sembarangan, terutama dalam aspek pengawasan teknis.
“Proyek pelabuhan ini sangat strategis dan bernilai besar. Jika pengawasannya hanya bersifat administratif tanpa didukung kompetensi teknik, maka risikonya sangat tinggi. Mulai dari kualitas bangunan, keselamatan kerja, hingga potensi kerugian negara,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penempatan Plt yang tidak memiliki latar belakang teknik berpotensi melemahkan kontrol di lapangan.
“Pengawasan teknis harus dilakukan oleh orang yang memahami konstruksi secara menyeluruh. Jika tidak, maka mutu pekerjaan sulit dijamin. Ini harus segera dievaluasi oleh instansi terkait,” lanjutnya.
Selain itu, menurutnya, lemahnya pengawasan dapat berdampak langsung pada beberapa aspek penting, antara lain:
Penurunan kualitas dan mutu pekerjaan, sehingga hasil pembangunan tidak sesuai spesifikasi.
Potensi penggunaan material di bawah standar, akibat lemahnya kontrol lapangan.
Meningkatnya risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja.
Ancaman kecelakaan kerja, karena kurang optimalnya pengawasan prosedur keselamatan.
Proyek Pelabuhan Sapudi sendiri memiliki peran vital sebagai akses utama transportasi laut bagi masyarakat kepulauan. Selain menunjang mobilitas warga, pelabuhan tersebut juga menjadi tulang punggung distribusi logistik dan aktivitas ekonomi di Pulau Sapudi.
Oleh karena itu, Ketua LIPK meminta pemerintah daerah dan instansi teknis terkait agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek.
“Kami mendorong agar pengawasan diperkuat, baik dari sisi sumber daya manusia maupun mekanisme kontrol. Jangan sampai proyek ini bermasalah di kemudian hari,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut.
(Red/Tim)
0 Komentar