TULUNGAGUNG, Kompasnusantara.id — DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Rabu (16/9/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, mengatakan setelah disepakati bersama DPRD, Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi.
“Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah disepakati. Kami akan segera mengirim ke provinsi untuk dievaluasi. Mudah-mudahan cepat turun agar bisa direalisasikan,” ujar Ahmad Baharudin.
Dalam perubahan postur APBD 2026, pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar Rp23,937 miliar. Pendapatan yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3,015 triliun menjadi sekitar Rp2,991 triliun.
Di sisi lain, belanja daerah justru mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari sebelumnya sekitar Rp3,233 triliun, belanja daerah dalam perubahan APBD meningkat menjadi sekitar Rp3,468 triliun, atau bertambah sekitar Rp234,944 miliar.
Kondisi tersebut membuat terdapat selisih antara pendapatan dan belanja daerah sekitar Rp476,9 miliar. Untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pembiayaan daerah.
Ahmad Baharudin menjelaskan, penyusunan Perubahan APBD 2026 telah diselaraskan dengan berbagai program prioritas pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, setelah proses evaluasi di tingkat provinsi selesai, Pemkab Tulungagung akan mengawal pelaksanaan program yang telah direncanakan agar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Beberapa program pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penurunan kemiskinan menjadi prioritas,” terangnya.
Dengan disepakatinya Perubahan APBD 2026 tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai program yang telah dirancang dapat segera direalisasikan, terutama program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat Tulungagung.
Namun, meningkatnya belanja daerah di tengah penurunan pendapatan menjadi bagian penting yang perlu dikawal dalam pelaksanaannya. Transparansi penggunaan anggaran, ketepatan sasaran program, serta hasil yang diterima masyarakat menjadi aspek yang akan menentukan efektivitas Perubahan APBD 2026.
Mendoza
0 Komentar