SUMENEP, kompasnusantara.id – Pembangunan Koperasi Merah Putih (Kopdes) yang berlokasi di Desa Lalangon, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, menuai sorotan dari masyarakat.
Ketua Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) turut angkat bicara. Ia menilai proyek tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan penggunaan anggaran dan kualitas pembangunan. “Kami meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan ini. 08/04/2026
Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Proyek yang berada di Jalan Raya Manding tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dari hasil pantauan di lapangan pada 8 April 2026, terlihat beberapa bagian konstruksi, terutama pada pondasi dan dinding penahan, tampak tidak rapi dan berpotensi mengurangi kekuatan bangunan.
Dalam dokumentasi yang beredar, terlihat susunan batu yang tidak presisi serta campuran material yang dipertanyakan kualitasnya. Bahkan, pada beberapa titik terlihat struktur yang belum selesai namun sudah menunjukkan indikasi kerusakan.
Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kualitas pembangunan tersebut.
Mereka menilai proyek yang seharusnya menjadi penunjang ekonomi desa itu justru berpotensi bermasalah jika tidak segera diperbaiki.
“Ini bangunan penting untuk masyarakat, tapi kalau pengerjaannya seperti ini, kami khawatir tidak akan bertahan lama. Lebih baik dibongkar dan diperbaiki ulang,” ujar salah satu warga.
Sorotan juga datang dari pemerhati pembangunan yang meminta adanya pengawasan lebih ketat dari pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun instansi teknis.
Mereka menilai proyek tersebut perlu segera diaudit agar tidak merugikan masyarakat.
Koperasi Merah Putih sendiri digadang-gadang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga desa.
Namun, kondisi pembangunan yang menuai kritik membuat kepercayaan masyarakat mulai dipertanyakan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut.
Masyarakat berharap pihak berwenang segera turun tangan melakukan pengecekan dan evaluasi agar pembangunan berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi warga.
(Red/Tim)
0 Komentar