Sumenep,Kompasnusantara.id-Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah desa di Kabupaten Sumenep menuai sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, proyek yang digadang-gadang untuk memperkuat perekonomian desa tersebut diduga tidak dilaksanakan secara transparan.
Sorotan ini muncul setelah ditemukan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pembangunan koperasi desa. Padahal, papan proyek merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait sumber anggaran, nilai kegiatan, serta pihak pelaksana pembangunan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dari masyarakat terkait transparansi dalam pelaksanaan pembangunan Kopdes Merah Putih di tingkat desa.
Ketua LIPK (Lembaga Independen Pengawas Keuangan) turut memberikan tanggapan atas kondisi tersebut. Ia menilai setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara maupun dana publik wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.
“Papan proyek itu penting sebagai bentuk transparansi. Masyarakat berhak mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, dan siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut. Jika papan proyek tidak ada, tentu menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan papan informasi proyek juga merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial agar pelaksanaan pembangunan dapat diawasi secara bersama oleh masyarakat.
Selain itu, sejumlah pihak juga mulai mempertanyakan proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sumenep. Program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi proyek pembangunan semata, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Dalam waktu dekat, Ketua LIPK berencana mengirimkan surat audiensi kepada Kodim Sumenep untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kabupaten Sumenep.
Audiensi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang klarifikasi sekaligus evaluasi agar pelaksanaan pembangunan koperasi desa berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa.
(Red/Tim)
0 Komentar