Sumenep - Kompasnusantara.id. Dugaan praktik fiktif dalam penggunaan anggaran mobiler untuk Polindes Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, mencuat ke permukaan. Pihak desa, yang awalnya diduga akan memfiktifkan anggaran tersebut, kini berjanji akan melengkapi perlengkapan Polindes sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.(14/9/2024)
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Pak Edo, Penjabat (PJ) Desa Matanair. Dalam wawancara dengan media ini, Pak Edo mengakui bahwa anggaran mobiler tahap 1 tahun 2024, yang mencakup pengadaan lemari dan perlengkapan lainnya untuk Polindes, akan segera dilengkapi. Pengakuan ini muncul setelah adanya dugaan kuat bahwa anggaran tersebut akan difiktifkan.
"Iya, Pak. Besok mau saya belikan lemari dengan perlengkapan lainnya," tegas Edo, mantan PJ Desa Matanair, saat dikonfirmasi terkait hal ini.
Menanggapi dugaan tersebut, Edo juga mempertanyakan sumber informasi yang dimiliki pihak yang mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut. "Pak tahu dari siapa, dari perangkat apa dari masyarakat, kalau masyarakat ga mungkin tau terkait hal ini," tanyanya.
Edo kemudian menegaskan bahwa pihaknya akan segera merealisasikan pengadaan mobiler tersebut. "Kalau saya sudah membeli lemari dan perlengkapan lainnya tak saya kabari," imbuhnya.
Pernyataan dari pihak Desa Matanair ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Mengapa dugaan fiktif anggaran baru terungkap setelah adanya tekanan dari pihak luar? Apakah ada upaya untuk menyembunyikan informasi terkait penggunaan anggaran tersebut? Dan yang paling penting, apakah pengadaan mobiler yang akan dilakukan sekarang benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan Polindes?
Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena menyangkut penggunaan anggaran desa yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui secara transparan bagaimana anggaran desa digunakan dan apakah sudah sesuai dengan peruntukannya.
Untuk memastikan bahwa dugaan fiktif anggaran ini tidak terjadi, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pengadaan mobiler. Masyarakat juga perlu aktif mengawasi penggunaan anggaran desa dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi penyimpangan.
(H. Yadi)
0 Komentar