Namun, saat media Kompas Nusantara mengirimkan surat konfirmasi kepada Dinas KBPPPA Tulungagung dengan nomor 045/KN/KONFIRMASI/KB/IIX/2024 pada 19 Agustus 2024, tanggapan yang diterima justru menunjukkan perbedaan data penyerapan anggaran. Dalam surat tanggapan resmi Dinas KBPPPA bernomor 400.13/1512/43.01/2024 tertanggal 12 September 2024, dinyatakan bahwa pada tahun 2021 hanya 56% anggaran yang terserap, sementara tahun 2022 hanya 66% dari pagu.
Perbedaan ini memunculkan pertanyaan besar, terutama mengingat situasi pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2022, di mana sebagian besar aktivitas masyarakat dibatasi. Di tengah pembatasan tersebut, penyerapan anggaran sebesar itu dinilai tidak masuk akal, mengingat sebagian besar kegiatan yang bersifat pengumpulan massa harus ditunda atau dibatasi.
Dinas KBPPPA mengaku telah memberikan penjelasan secara tertulis mengenai penggunaan anggaran tersebut. Namun, perbedaan antara data di TKDD dan tanggapan dari Dinas KBPPPA masih menyisakan banyak ketidakjelasan, terutama terkait bagaimana anggaran sebesar belasan miliar dapat terserap saat pandemi.
Kompas Nusantara juga telah melayangkan surat konfirmasi tertulis kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meminta klarifikasi lebih lanjut terkait selisih anggaran yang dilaporkan. Hingga berita ini diturunkan, BPKAD belum memberikan tanggapan resmi.
Kasus ini menimbulkan sorotan publik mengenai transparansi pengelolaan anggaran di masa pandemi. Diharapkan pihak berwenang segera memberikan penjelasan lebih rinci terkait dugaan perbedaan laporan realisasi anggaran BOKB ini.
( Mendoza ) .
0 Komentar