Sumenep - kompasnusantara.id Studi banding yang sempat menggemparkan dunia maya kembali menjadi sorotan. Kali ini, sejumlah kepala desa di Kabupaten Sumenep buka-bukaan soal biaya yang harus mereka kerjakan untuk mengikuti program tersebut. Angka 7,5 juta rupiah yang beredar luas ternyata bukan isapan jempol.
Berfokus pada polemik biaya studi banding sebesar 7,5 juta rupiah yang harus ditanggung oleh para kepala desa di Kabupaten Sumenep. Studi banding ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan desa dan mendorong kemajuan desa.
Kepala Desa Karang Cempaka, Syamsi, mengakui bahwa jumlah tersebut bukanlah nominal yang kecil. Namun, demi kemajuan desa, ia rela mengeluarkan biaya pribadi. Senada dengan Joni Junaidi, Kepala Desa Sapeken, Joni, juga menegaskan pentingnya pengorbanan seorang pemimpin untuk memajukan desanya.
Kontroversi ini pun turut menyita perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep. Kepala DPMD Anwar Safroni. mengapresiasi berharap program ini dapat menginspirasi kepala desa lainnya untuk terus berinovasi dan memajukan desanya.
Dan Ketua AKD Miskun Legiyono, mengakui bahwa program ini memang menuai pro dan kontra. Namun, ia meyakini bahwa langkah ini penting untuk memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan.
(H. YD)
0 Komentar