Penghargaan prestisius atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).
“Alhamdulillah, Kabupaten Karawang kembali meraih opini WTP untuk ke-11 kali berturut-turut. Prestasi ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Bupati Aep usai menerima penghargaan.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh elemen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa mempertahankan predikat WTP selama lebih dari satu dekade membutuhkan konsistensi, kedisiplinan, dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran.
Bupati Aep juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), DPRD, serta masyarakat Karawang yang terus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
“Hatur nuhun kepada BPK RI, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, para asisten, Inspektorat, OPD, camat, ASN, pimpinan DPRD, dan seluruh masyarakat Karawang. Keberhasilan ini saya persembahkan untuk seluruh warga Kabupaten Karawang,” tuturnya.
Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, Bupati Aep mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri. Ia menginstruksikan setiap perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI secara serius dan berkelanjutan.
Menurutnya, capaian historis tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas keuangan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menjadi indikator kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang mampu menjaga standar pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(Ahmad Z)
0 Komentar