Sumenep,kompasnusantara.id,8 Desember 2025 — Polemik internal melanda Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Pemuda Maju Desa Pamolokan. Bendahara kelompok diduga menguasai penuh pengelolaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), hingga ketua kelompok disebut hanya dijadikan formalitas belaka.
Adam, Ketua HIPPA Pemuda Maju, menyampaikan kekecewaannya kepada media. Ia mengaku hanya digunakan sebagai “alat” untuk mengurus proses administratif, termasuk saat dirinya diminta berangkat ke Surabaya demi kepentingan pengajuan program.
> “Saya hanya ketua formalitas. Setelah program P3TGAI cair, saya tidak dilibatkan sama sekali. Semua diatur bendahara,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).
Adam mengaku tidak mengetahui kondisi pekerjaan di lapangan, baik terkait kualitas, juknis, maupun teknis lainnya.
> “Saya hanya jadi penonton. Masalah kualitas, juknis, bahkan apa yang terjadi di lapangan, saya tidak tahu. Semua dipegang bendahara,” tegasnya.
Anggota Tak Termotivasi, Transparansi Dipertanyakan
Pernyataan Adam diperkuat oleh keluhan sejumlah anggota HIPPA Pemuda Maju yang merasa tidak dilibatkan secara aktif. Mereka menyebut peran anggota menjadi tidak signifikan karena seluruh keputusan terpusat pada bendahara.
Kurangnya transparansi bendahara dalam mengelola anggaran P3TGAI memicu kecurigaan masyarakat. Padahal, program P3TGAI merupakan program padat karya dari Kementerian PUPR yang bertujuan meningkatkan jaringan irigasi serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Ketua Lembaga Independen Peduli Keuangan (LIPK) turut menyoroti masalah tersebut. Ia menyebut pengelolaan program rawan penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat.
> “Kami akan terus menggali informasi terkait kualitas pekerjaan di lapangan. Banyak program pemerintah yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Ini bukan rahasia umum lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen LIPK untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
> “Saya tidak akan main-main dengan temuan terkait dugaan penyelewengan dana pemerintah pusat maupun provinsi. Semua harus transparan dan sesuai prosedur,” tegasnya.
Sejumlah warga Pamolokan berharap pemerintah terkait segera turun tangan untuk mengaudit dan mengevaluasi pengelolaan program tersebut, agar tidak terjadi penyimpangan dan perpecahan internal kelompok.
(Team)
0 Komentar