Tulungagung,kompasnusantara.id – Kebijakan SMAN 1 Tulungagung yang menetapkan sumbangan sebesar Rp1,4 juta per siswa untuk pembangunan lapangan tengah menuai kontroversi. Banyak wali murid mengaku keberatan atas besarnya nominal sumbangan yang dianggap membebani ekonomi keluarga. 22/12/2024
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh siswa kelas 1, 2, dan 3 dengan total jumlah siswa lebih dari 915 orang. Jika seluruh siswa diwajibkan membayar, maka dana yang terkumpul bisa mencapai lebih dari Rp1,2 miliar.
“Saya sebenarnya keberatan, tapi kalau menolak takut anak saya dipandang buruk atau jadi bahan ejekan teman-temannya. Terpaksa kami ikut setuju meskipun berat,” kata salah satu wali murid berinisial WN.
Kontroversi semakin memanas setelah sejumlah wartawan yang hendak mengonfirmasi kebijakan ini ke pihak sekolah justru diusir oleh satpam. Perilaku tersebut diduga atas perintah kepala sekolah.
“Kami hanya ingin mencari kejelasan, tapi malah diusir dengan cara yang tidak sopan. Ini justru menimbulkan pertanyaan, apakah ada sesuatu yang ditutupi?” ujar Bayu Wartawan yang pernah di usir pada saat mau Konfirmasi di SMAN 1 Tulungagung
Tindakan ini menuai kritik dari masyarakat. “Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa wartawan dihalang-halangi? Ini mencurigakan,” tulis seorang pengguna media sosial di kolom komentar sebuah unggahan terkait kasus ini.
Viral di Media Sosial
Kebijakan tersebut semakin ramai diperbincangkan setelah viral di media sosial, termasuk unggahan di TikTok oleh akun Naufal9527, yang dalam sehari telah ditonton lebih dari 31 ribu kali, 859 Like, 68 Komentar dan 598 di Bagikan, Unggahan tersebut memuat komentar Nitizen yang menyatakan bahwa ijazah anak-anak mereka akan ditahan jika tidak membayar sumbangan.
Komentar-komentar bernada kritik dan hujatan terhadap kebijakan sekolah membanjiri unggahan tersebut. Banyak warganet mempertanyakan transparansi dana yang dikumpulkan.
“Sumbangan sebesar itu harus jelas penggunaannya. Kalau kepala sekolah sulit ditemui dan tidak mau memberikan penjelasan, wajar kalau masyarakat curiga,” tulis salah satu pengguna media sosial.
Kepala Sekolah Bungkam
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMAN 1 Tulungagung, Tosari, belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat juga tidak mendapat tanggapan.
Desakan Transparansi dan Intervensi Pemerintah
Sejumlah pihak kini mendesak Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Mereka meminta kebijakan sumbangan diperjelas dan tidak memberatkan wali murid.
“Jika tidak ada tindakan tegas dari Dinas pendidikan Provinsi atau dari APH saya akan mencoba untuk mengumpulkan walimurid yang merasa keberatan bersama Aliansi Masyarakat Tulungagung untuk melakukan gerakan Audensi ke SMAN 1 Tulungagung ” ujar seorang pemerhati pendidikan di Tulungagung.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan wali murid. Kebijakan yang melibatkan dana masyarakat harus dilakukan dengan adil, jelas, dan mengutamakan kepentingan siswa.
( Tim Redaksi )
0 Komentar