Tulungagung, Kompasnusantara.id – Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, didampingi oleh Wakil Ketua, Ahmad Baharudin, menemui puluhan mahasiswa HMI Cabang Tulungagung yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung pada Selasa (25/6/2024). Unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk respon terhadap beberapa kebijakan dan isu lokal yang dianggap merugikan masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Tulungagung, Fuad Fajrus Shobah, menyampaikan beberapa tuntutan dalam aksi tersebut. Tuntutan utama HMI adalah pembatalan kebijakan Tapera, penghentian komersialisasi pendidikan, dan pembebasan aktivis HMI yang dianggap dikriminalisasi oleh aparat. Selain itu, HMI juga menyoroti beberapa persoalan lokal di Kabupaten Tulungagung, seperti perbaikan jalan rusak, kurang berfungsinya Mal Pelayanan Publik, dan masalah moral anak.
Marsono dan Ahmad Baharudin merespons aksi tersebut dengan berdiskusi langsung bersama mahasiswa di jalan depan kantor DPRD Tulungagung. Dalam diskusi yang berlangsung di tengah aksi, Marsono menegaskan bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh HMI merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Menurutnya, aksi ini adalah bentuk ungkapan curhatan dan keluhan rakyat yang harus didengar oleh para pemangku kebijakan.
Sebagai bentuk komitmen untuk menanggapi aspirasi mahasiswa, Marsono diminta untuk menandatangani tuntutan yang disodorkan oleh mahasiswa. Ia menyatakan akan membawa aspirasi ini ke rapat DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
"Unjuk rasa yang dilakukan HMI Cabang Tulungagung adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Ini merupakan ungkapan curhatan dan keluhan rakyat yang harus kita dengar," ujar Marsono.
Aksi ini berakhir dengan damai setelah Marsono menyampaikan janjinya untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan. Para mahasiswa HMI berharap agar DPRD Tulungagung dapat merealisasikan tuntutan mereka demi kesejahteraan masyarakat Tulungagung. (Red)
0 Komentar