Tulungagung,kompasnusantara.id – Mercu Social Impact bersama Masyarakat Pemerhati Pemerintah Kabupaten Tulungagung (MPPT) kembali melayangkan surat kepada Bupati Tulungagung. Surat bernomor 12/AUDNS/MERCU/BPT.TA/III/2025 yang dikirim pada 24 Maret 2025 ini merupakan tindak lanjut dari surat pertama mereka yang dikirim pada 10 Maret 2025 dengan nomor 09/AUDNS/MERCU/BPT.TA/III/2025.
Menurut Mas Adi, Kepala Pengawasan Mercu Social Impact, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Bupati Tulungagung terkait surat pertama. Padahal, menurutnya, sudah lebih dari tujuh hari kerja sejak surat pertama dikirim. 24/03/2025
"Kami memahami bahwa Bupati baru memiliki berbagai kesibukan, terutama dalam menjalankan program 100 hari kerja. Namun, seharusnya tetap ada respons tertulis yang menjelaskan bagaimana pemerintah daerah menanggapi keluhan masyarakat yang kami sampaikan," ujar Mas Adi dalam wawancara bersama perwakilan MPPT.
Empat Isu Penting dalam Permohonan Audiensi
Dalam surat yang dikirimkan, Mercu Social Impact dan MPPT menyoroti empat isu utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah:
Tambang ilegal di sepanjang Sungai Brantas
Aktivitas tambang ilegal di sepanjang Sungai Brantas dinilai semakin mengkhawatirkan. Selain berdampak pada lingkungan, keberadaan tambang ilegal juga berpotensi merugikan masyarakat sekitar.
Ijazah siswa SMP, SMA, dan SMK yang masih ditahan
Banyak siswa di Tulungagung yang tidak dapat mengambil ijazah mereka karena masih memiliki tunggakan pembayaran di sekolah. Hal ini menjadi kendala bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan.
Kemacetan akibat aktivitas bongkar muat toko grosir di jalan satu arah
Salah satu ruas jalan utama di Tulungagung mengalami kemacetan yang cukup parah akibat aktivitas bongkar muat barang di toko grosir. Kondisi ini dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan perlu ada solusi dari pemerintah daerah.
Perbaikan infrastruktur jalan, khususnya di Tulungagung Selatan dan daerah pelosok
Banyak jalan di wilayah Tulungagung, terutama di pelosok desa dan Tulungagung Selatan, mengalami kerusakan parah. Masyarakat berharap program perbaikan jalan tidak hanya berfokus pada daerah wisata, tetapi juga menjangkau daerah terpencil.
Harapan Respons dari Bupati Tulungagung
Mas Adi menegaskan bahwa program Tulungagung Maju yang dicanangkan oleh pemerintah daerah tidak boleh hanya berorientasi pada visi pemerintah semata. Aspirasi masyarakat juga harus menjadi perhatian utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
"Kami berharap Bupati segera memberikan tanggapan tertulis atas surat yang kami kirimkan. Jangan sampai program pembangunan hanya berdasarkan sudut pandang pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan riil masyarakat," pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dari pihak pemerintah daerah terkait respons terhadap surat kedua yang dikirimkan oleh Mercu Social Impact dan MPPT. Pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Pemkab Tulungagung mengenai isu-isu yang telah disampaikan.
( Red)
0 Komentar