Tulungagung, kompasnusantara.id – Kepala Pengawasan Mercuspsial Impact, Mas Adi, bersama Masyarakat Pemerhati Pemerintah Tulungagung (MPPT), mengajukan surat kepada Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih. Surat tersebut berisi permohonan audiensi guna menyampaikan aspirasi masyarakat terkait program 100 hari kerja pemerintah daerah yang baru. 12/03/2025
Dalam surat tersebut, Mas Adi menyoroti empat isu utama yang perlu segera ditangani, yakni:
Penghentian tambang ilegal di sepanjang Sungai Brantas yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan berpotensi merugikan masyarakat sekitar.
Pembebasan ijazah siswa yang masih ditahan sekolah akibat tunggakan biaya, yang menghambat kelanjutan pendidikan dan masa depan para pelajar.
Kemacetan akibat aktivitas bongkar muat di toko grosir, yang sering mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas warga.
Pembenahan jalan rusak di wilayah Tulungagung Selatan, yang selama ini menjadi keluhan masyarakat karena menghambat mobilitas dan perekonomian daerah.
Menurut Mas Adi, keempat permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati terpilih bisa segera menindaklanjuti hal ini sebagai bagian dari komitmen mereka dalam 100 hari pertama kepemimpinan," ujar Mas Adi dalam keterangannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Tulungagung belum memberikan tanggapan resmi terkait permohonan audiensi tersebut. Namun, masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disampaikan.
(Tim Liputan –Kompas Nusantara )
0 Komentar