Sumenep, Kompasnusantara.id – Desa Kebonagung lagi panas panasan. Bukan karena cuaca, tapi karena aroma dugaan "permainan" tanah alias tambang Galian C yang makin menyengat. Nama sang Kepala Desa, Bustanol Affa, S.Sos, kini jadi buah bibir bukan karena prestasinya membangun desa, melainkan karena dugaan kuat ia adalah sosok di balik tambang yang disebut-sebut ilegal bin bodong tersebut.
Hasil penelusuran warga dan aktivis di lapangan makin menguatkan sinyal bahwa tambang ini bukan milik sembarang orang. Kalau benar ini punya pak Kades, maka jargon "melayani rakyat" sepertinya sudah berganti jadi "mengeruk tanah rakyat".
Ketua lembaga independen pengawas keuangan (LIPK) Sayfidin, nggak pakai rem buat mengkritik fenomena ini. Baginya, kalau seorang pejabat desa sudah nyambi jadi juragan tambang ilegal, itu namanya bukan lagi khilaf, tapi sudah rusak secara etika dan jabatan.
“Kalau tambang ini benar tak berizin dan diduga milik Kades aktif, ini sudah keterlaluan. Aparat penegak hukum jangan lembek! Hukum jangan cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke kursi jabatan,” semprot say
Ia mengingatkan, tambang ilegal itu bukan soal cari makan semata, tapi soal ekosistem yang hancur, keselamatan warga yang terancam, dan potensi konflik sosial yang bisa meledak kapan saja. Masa iya, demi tebalnya dompet satu-dua orang, lingkungan warga dikorbankan?
Lucunya, saat dikonfirmasi, sang Kades seolah mendadak jadi sosok yang sulit dijangkau. Ditelepon nggak diangkat, dikirim pesan cuma dibaca (atau malah diabaikan). Silent treatment alias bungkamnya Bustanol Affa ini makin bikin publik bertanya-tanya: Ada apa? Kalau memang bersih, kenapa harus mandi?
Hingga berita ini tayang, belum ada sepatah kata pun klarifikasi dari pihak Desa Kebunagung maupun instansi terkait. Semua mendadak irit bicara, seolah sedang menjaga "rahasia umum" yang sudah telanjur bocor ke publik.
Jangan sampai jabatan kepala desa dijadikan tameng kekuasaan untuk melegalkan yang ilegal. Rakyat butuh pemimpin yang jaga lingkungan, bukan yang malah sibuk jadi mandor tambang tak berizin.
Polisi dan Pemkab Sumenep kapan mau gerak? Atau nunggu alam yang bicara lewat bencana?
(Red/Team)
0 Komentar