TULUNGAGUNG, kompasnusantara.id – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPAR) Tulungagung turun ke jalan pada Selasa (9/6/2026). Massa bergerak mendatangi sejumlah kantor pemerintahan strategis, mulai dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor DPRD Tulungagung hingga Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.
Aksi tersebut menjadi luapan kemarahan masyarakat pasca kembali terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Bupati Tulungagung. Peristiwa ini menjadi catatan kelam kedua bagi Kabupaten Tulungagung setelah kasus serupa juga terjadi pada tahun 2018.
Dalam berbagai orasi yang disampaikan secara bergantian, massa mengaku malu dan kecewa karena daerah yang mereka cintai kembali menjadi sorotan nasional akibat kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah.
"Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan harga diri masyarakat Tulungagung. Dalam waktu tujuh tahun, dua kali bupati terkena OTT KPK. Ini bukti bahwa ada yang salah dalam tata kelola pemerintahan daerah," teriak salah satu orator yang disambut sorak massa.
Massa membawa spanduk, poster, dan berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, hingga aparat penegak hukum. Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar reaksi atas OTT, tetapi bentuk kegelisahan rakyat terhadap kondisi pemerintahan yang dinilai semakin jauh dari harapan masyarakat.
Tujuh Tuntutan GEMPAR Tulungagung
Dalam aksi tersebut, GEMPAR menyampaikan tujuh tuntutan utama:
1. Mendesak KPK mengusut tuntas kasus korupsi di Tulungagung dan menangkap siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu.
2. Mendesak Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Plt Bupati Tulungagung dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca OTT KPK.
3. Mendesak Pemkab Tulungagung membuka secara transparan pengelolaan dan penyerapan APBD, termasuk menampilkan data penggunaan anggaran pada layar informasi di ruang masuk Pemkab agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung.
4. Mendesak percepatan penyerapan dan pelaksanaan APBD yang dinilai berjalan lamban dan cenderung stagnan pasca OTT KPK.
5. Mendesak evaluasi total terhadap kinerja DPRD Tulungagung yang dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut massa, dua kali terjadinya OTT terhadap bupati dalam kurun tujuh tahun menjadi indikator lemahnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
6. Mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung segera mengesahkan 32 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), termasuk Ranperda Minuman Beralkohol (Minol).
7. Mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap menu dan kinerja program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Soroti Persoalan Pelayanan Publik
Selain tujuh tuntutan utama, massa juga menyoroti sejumlah persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, antara lain:
- Evaluasi keberadaan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- Evaluasi kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung.
- Evaluasi kondisi dan pemerataan Penerangan Jalan Umum (PJU).
- Evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah.
Momentum Koreksi Besar-Besaran
Bagi para demonstran, OTT KPK yang kembali terjadi harus menjadi momentum koreksi besar-besaran terhadap sistem pemerintahan di Tulungagung. Mereka menilai persoalan yang muncul tidak cukup diselesaikan hanya dengan pergantian pejabat, tetapi membutuhkan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola birokrasi, pengawasan, transparansi anggaran, dan pelayanan publik.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Perwakilan massa juga menyerahkan dokumen berisi tuntutan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Di akhir aksi, massa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal perkembangan kasus yang sedang ditangani KPK serta memantau tindak lanjut terhadap seluruh tuntutan yang telah disampaikan.
"Kami turun ke jalan bukan karena benci kepada Tulungagung, tetapi karena kami mencintai Tulungagung. Kami ingin daerah ini bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi yang terus mencoreng nama baik masyarakat," tegas koordinator aksi di hadapan ratusan peserta demonstrasi.
Redaksi
0 Komentar